bogorekspres.com, KAB BOGOR- Pemerintah Kabupaten Bogor bersiap menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 1 April 2026.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus efisiensi biaya operasional.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa pihaknya telah merampungkan konsep awal pelaksanaan WFH dan menargetkan implementasi dimulai serentak awal April.
Baca Juga:Dairyland Puncak Banjir Wisatawan, Promo Spesial 3 Wahana Bikin Ramai Bupati Bogor Ajak Anak Yatim dan Warga Rayakan Lebaran Bersama di Stadion Pakansari
“Secara nasional juga memang sudah menginstruksikan untuk melakukan WFH, kita sudah buat konsepnya, memang targetnya sama di tanggal 1 April itu sudah berlaku,” ujar Kamis (26/3).
Namun, Ajat menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh ASN. Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap bekerja seperti biasa di kantor.
“Kedua untuk yang pelayanan enggak atau disesuaikan, nanti yang kita sedang godok masih alternatif satu hari atau dua hari (dalam seminggu), nunggu kebijakan pak bupati,” jelasnya.
Saat ini, Pemkab Bogor masih mematangkan skema teknis pelaksanaan WFH, termasuk pola hari kerja yang akan diterapkan. Opsi yang sedang dipertimbangkan adalah sistem kerja dari rumah satu hingga dua hari dalam sepekan.
Lebih lanjut, Ajat menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi bagian dari langkah strategis untuk menekan pengeluaran, terutama terkait penggunaan BBM.
“Kemudian kan bukan hanya sekadar WFH, memang kita dorong untuk melakukan hal-hal yang bisa mengurangi dampak pembiayaan termasuk BBM,” katanya.
Pemkab Bogor berharap dapat menciptakan efisiensi anggaran sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam penghematan energi tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.