bogorekspres.com, KAB BOGOR– Bupati Bogor Rudy Susmanto menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk ASN setiap hari Jumat.
Hal ini dilakukan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika global.
Kendati begitu, Rudy Susmanto menegaskan pelayanan publik dipastikan tetal berjalan normal.
Baca Juga:Dua Remaja Tenggelam di Curug Parigi, Tim SAR Lakukan Pencarian IntensifMulai 5 April, CFD Tegar Beriman Tak Sekadar Olahraga, Ini Fasilitas yang Disiapkan
Menurutnya, kebijakan WFH ini bukan berarti meliburkan seluruh pegawai. Pemkab Bogor tetap menjaga keberlangsungan layanan masyarakat.
“WFH bukan berarti meliburkan semua yang bekerja. Tidak dilakukan 100 persen. SKPD pelayanan tetap buka,” ujarnya, Rabu (1/4).
Rudy menambahkan, sejumlah instansi seperti Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga pemadam kebakaran tetap beroperasi.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas arahan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas energi nasional, terutama di tengah situasi geopolitik global yang memengaruhi pasokan dan harga BBM di berbagai negara.
“Kita patut mengapresiasi kebijakan Presiden. Di beberapa negara harga BBM sudah naik drastis, bahkan stoknya tidak ada. Indonesia sampai saat ini masih stabil,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini melanjutkan, Pemkab Bogor berupaya mengoptimalkan penggunaan BBM agar tetap efisien dan tidak berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Selain menerapkan WFH setiap jumat, Bupati Bogor mengimbau ASN untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak.
Baca Juga:Bupati Bogor Serahkan Laporan Anggaran 2025 ke BPK Jabar, Tegaskan Komitmen TransparansiPemkab Bogor Tuntaskan 100 Persen LHKPN, Seluruh Pejabat Laporkan Tepat Waktu
“Kita menghimbau untuk menggunakan sepeda atau kendaraan listrik. Memang ini berupa imbauan, tidak 100 persen dilaksanakan, tapi minimal kita sama-sama menekan penggunaan BBM,” jelasnya.
Kedepan, Pemkab Bogor juga akan terus menyesuaikan langkah dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk di sektor pendidikan dan dunia usaha.
“Tujuannya satu, untuk kepentingan seluruh masyarakat,”pungkasnya.