“Kalau ketua Pengprov yang ingin maju lagi, mungkin biaya Rp150 juta tidak jadi masalah. Tapi bagi calon lain, ini jelas memberatkan,” ucapnya.
Ia juga mengkritisi kinerja kepengurusan Perbasi Jabar saat ini yang dinilai belum memenuhi target.
“Pada PON 2024, target dua medali emas tidak tercapai. Kompetisi seperti Kejurwil dan Kejurda juga jarang digelar. Ini tidak mencerminkan fungsi sebagai fasilitator, mediator, dan regulator,” tegasnya.
Baca Juga:Danrem 061/Suryakencana Tanam 1.500 Pohon di Halaman Rumah Presiden Kolaborasi PMC dan Pemerintah Kecamatan Bojonggede Hijaukan Jalur Bomang
Atas dasar itu, Destyono menduga telah terjadi upaya rekayasa persyaratan dalam proses penjaringan calon Ketua Umum Perbasi Jabar.
Ia pun mendesak agar seluruh aturan yang dinilai bermasalah tersebut segera dibatalkan dan diganti dengan regulasi baru yang lebih adil dan sesuai aturan hukum.
“Kami berharap aturan dari tim penjaringan ini dibatalkan dan segera disusun ulang. Aturan baru harus sesuai AD/ART Perbasi, AD/ART KONI, serta UU Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 11 Tahun 2020,” pungkasnya.