Ajat menyebutkan, pemeriksaan dokumen dilakukan melalui aplikasi pendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk inovasi daerah bernama Speed Yes yang telah meraih penghargaan.
Kabupaten Bogor bahkan mencatat hampir 45 ribu transaksi SP2D online dan menjadi yang tertinggi secara nasional.
Dengan sistem yang terintegrasi, seluruh transaksi dan posisi keuangan daerah dapat dipantau secara real-time.
Baca Juga:Bupati Bogor Ajak KNPI Bersatu, Pemuda Diminta Jadi Motor Pembangunan BogorRSUD Bhakti Padjajaran Resmi Buka Layanan DSA Berbasis BPJS
Data transaksi harian pun langsung bisa diakses dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.
“Dengan sistem yang serba digital, paperless, cepat, dan real-time, pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan efisien untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bogor,” katanya.
Ke depan, Pemkab Bogor juga memperkuat penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) agar pengelolaan keuangan semakin modern, efisien, dan terintegrasi.
Sistem transparan dan akuntabel ini turut menopang raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.