bogorekspres.com, KOTA BOGOR– Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan skema penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat terkait efisiensi energi.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor dan direncanakan mulai berlaku pada 1 April 2026.
“Pemkot Bogor merespons arahan Pemerintah Pusat terkait WFH dalam rangka efisiensi, terutama sumber energi yang masih bergantung pada BBM impor. Kami sedang melakukan persiapan dan masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat,” ujar Dedie, Rabu (25/3/2026).
Baca Juga:Bupati Bogor Ajak Anak Yatim dan Warga Rayakan Lebaran Bersama di Stadion PakansariBupati Bogor Imbau Pemudik Berhati-hati, Minta Gunakan Pos PAM untuk Istirahat
Saat ini, Pemkot Bogor mulai melakukan pemetaan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menentukan unit kerja ASN yang dapat menerapkan WFH tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Dedie, OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, seperti kelurahan, kebinamargaan, dan sektor kesehatan, tetap akan menjalankan aktivitas kerja seperti biasa. Sementara itu, OPD yang tidak memiliki layanan langsung berpotensi menerapkan WFH secara penuh.
“Yang tidak memungkinkan WFH tentu tetap bekerja seperti biasa. Tapi untuk OPD yang memungkinkan, akan diprioritaskan,” katanya.
Adapun skema awal yang tengah dikaji yakni penerapan WFH di lingkup Kota Bogor selama satu hari kerja dalam sepekan.
Namun, kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi dan akan dituangkan dalam revisi Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 800.1 Tahun 2025.
“Konsepnya satu hari WFH dalam satu minggu, tapi ini masih difinalisasi, termasuk hari dan OPD yang akan menerapkan. Kami memerlukan waktu agar implementasinya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dedie menambahkan, saat pelaksanaan WFH nantinya diberlakukan, maka pembatasan penggunaan listrik, air, serta kendaraan dinas akan diterapkan untuk mendukung efisiensi energi.
Baca Juga:Bupati Bogor Pastikan Personel dan Fasilitas Posko Pengamanan Mudik Siap Layani PemudikPemkab Bogor Lepas 77 Bus Mudik Gratis, 4.000 Warga Berangkat ke Berbagai Daerah
Selain itu, Pemkot Bogor juga akan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik guna mendukung efektivitas pelaksanaan WFH.
“Kalau WFH dilakukan, maka penggunaan listrik, air, dan kendaraan dinas juga akan dibatasi, tentunya dalam rangka efisiensi energi juga. Ini akan diatur lebih lanjut baik dalam Kepwal yang baru atau revisian dari Kepwal sebelumnya,” ujarnya.